Ada 12 Orang Pejabat-Keluarga Sunjaya Digarap KPK

CIREBON-OTT KPK terhadap Bupati Cirebon nonaktif Sunjaya Purwadisastra terus berkembang. Hari ini, Senin (5/11), ada 12 orang yang digarap KPK. Enam orang pejabat, 6 lainnya keluarga Sunjaya. Sumber Radar Cirebon mengatakan, surat pemanggilan dari KPK memang sudah turun. Bahkan mereka yang akan menjalani pemeriksaan itu disebut-sebut sudah menuju Jakarta sejak kemarin. “Ya ada sekitar 12 orang. Sudah pada berangkat tadi (siang kemarin, red),” ujar sumber Radar Cirebon yang meminta namanya dirahasiakan itu, Minggu (4/11). Sumber di lingkup Pemkab Cirebon itu mengungkapkan, ada dua pejabat setingkat kepala dinas yang juga akan diperiksa KPK. Yaitu Kepala BKPSDM Supadi Priyatna dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Muhadi. Sementara lainnya adalah Kabid Mutasi BKPSDM Sri Darmanto, lalu ada sekretaris DPMPTSP, Kabid Bina Teknik Dinas PUPR Suparman, dan salah satu kabid di Disbudparpora. “Itu 6 dari ASN, 6 lainnya dari keluarga Pak Sunjaya. Jadi ya 12 itu,” jelas sumber Radar Cirebon. Masih menurut sumber Radar, pemeriksaan masih a terkait beberapa kasus. “Ya yang pertama jual beli jabatan, kedua tentang perizinan dan tentang proyek. Semuanya berkaitan dengan yang diperiksa oleh KPK,” ungkapnya. Pemeriksaan ini, setidaknya senada dengan yang pernah disampaikan Jubir KPK Febri Diansyah. Menurut Febri, OTT terhadap Sunjaya Purwadisatra, mau tak mau akan “menyeret” para pejabat dan para pihak terkait ke gedung KPK di Jakarta. Setidaknya diperiksa sebagai saksi. Dikatakan, KPK akan mengusut asal muasal duit yang diduga diterima Sunjaya. “Terutama terkait transaksi transfer sekitar Rp6,4 miliar. Itu dikenakan pasal gratifikasi. Karena diduga penerimaan-penerimaan yang ada hubungannya dengan jabatan. Nanti akan ditelusuri dan dirinci lebih lanjut mana yang fee proyek dan mana yang pengisian jabatan,” kata Febri kepada wartawan di gedung KPK, Kamis lalu (25/10). Penelusuran sendiri bakal dilakukan dengan memeriksa sejumlah saksi. Seperti pejabat Pemkab Cirebon dan para pengusaha yang mengerjakan proyek di Kabupaten Cirebon. “Ya penyidikan nanti akan melakukan pemeriksaan pejabat-pejabat yang dilantik maupun pengusaha-pengusaha yang punya proyek di Cirebon,\" tandas Febri. Sebelumnya, setelah dipulangkan KPK, Kepala BKPSDM Supadi Priyatna mengaku hanya menjadi saksi. Saksi tentang proses mutasi. Itu karena dirinya menjabat kepala BKPSDM. “Karena saya kan BKD (saat ini BKPSDM, red). Ya soal prosedur mutasi dan lain-lain,” ujarnya. Setelah pemeriksaan di KPK, sambung Supadi, ia dan sejumlah orang lainnya yang turut dibawa KPK bisa kembali ke Cirebon. “Yang lain boleh pulang, kecuali Pak Bupati dan Pak Gatot,” tuturnya. Begitu pun dengan Kabid Mutasi BKPSDM, Sri Darmanto,juga  ikut pulang bersama Supadi. Ketika ditanya kemungkinan dirinya akan dipanggil lagi oleh KPK untuk pendalaman, Supadi enggan menjawab secara detail. Ia hanya memohon doa agar persoalan ini segera tuntas. Supadi juga enggan berbicara lebih banyak terkait pemeriksaan di KPK. Tim KPK sendiri sudah kembali ke Jakarta setelah sempat melakukan penggeledahan di 21 lokasi di Kabupaten Cirebon. “Tim sudah di Jakarta,” tulis Jubir KPK Febri Diansyah melalui WhatsApp (WA) yang dikirimkan ke Radar Cirebon. Sejauh ini penyidik telah menyita berbagai dokumen dari hasil penggeledahan di sejumlah lokasi. Rata-rata yang disita penyidik merupakan berkas berkaitan dengan proses mutasi dan promosi jabatan yang dilaksanakan pada 3 Oktober lalu. Sebelumnya, KPK telah melakukan penggeledahan di  21 lokasi sejak Jumat (26/10) hingga Senin (29/10). Lembaga antirasuah itu kemudian memeriksa sejumlah pejabat. Seperti Sekda sekaligus Plh Bupati Cirebon Rahmat Sutrisno, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Muhadi, Kabid Bintek PUPR Suparman, dan 6 orang PNS lainnya. KPK juga pernah menggeledah beberapa kantor dinas. Seperti Dinkes Kabupaten Cirebon. “Penggeledahan dan penyitaan dari bukti pengajuan dan pengusulan mutasi,\" tutur Kepala Dinkes Kabupaten Cirebon, Enny Suhaeni, usai penggeledahan di ruang kerjanya pada Senin (29/10) lalu. “Yang promosi itu ada 9 (pegawai, red) kalau nggak salah,\" sambungnya. Tak hanya di dinkes, penyidik KPK juga mengobok-obok Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Selama 2 jam penggeledahan, lagi-lagi berkas yang diamankan adalah berkas mutasi. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Ali Efendi saat itu menuturkan, pihaknya sempat ditanya seputar proses mutasi di organisasi perangkat daerah (OPD) yang dia pimpin. \"Memang kemarin ada 4 pegawai baru menggantikan pegawai lama yang pensiun,\" ujarnya. Keempat PNS tersebut, diakui Ali, masuk ke Dinas Pertanian dengan eselon yang sama. \"Bukan mutasi atau promosi, hanya rotasi biasa, intinya hanya pindah,\" jelas Ali. Total ada 21 lokasi yang digeledah KPK. Termasuk rumah anak Sunjaya, Satria Robi Saputra di kompleks Kinaya Regency. Dari rumah Robi, penyidik tak hanya menyita dua koper, namun juga menyita dua unit mobil, terdiri Honda HR-V yang masih baru dengan nomor polisi E 486 XY dan Honda Jazz bernomor polisi E 20 FA. Dua mobil lainnya yakni Mitsubishi Pajero berwarna putih dengan nomor polisi E 1139 LL dan Toyota Yaris putih dengan nopol E 1501 LH. Kini KPK masih memburu tersangka lain yang diduga turut terlibat dalam persekongkolan jahat tersebut. Terlebih dalam mutasi yang digelar 3 Oktober lalu, sebanyak 592 pejabat eselon 3 dan 4 dilantik Sunjaya di Aula Kantor BKPSDM. Selain mengenai kasus mutasi, KPK mengendus praktik korupsi lainnya mengenai perizinan dan proyek. Ini terkonfrmasi saat salah seorang PNS Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) bernama Uut, menjalani pemeriksaan di Mapolres Cirebon Kota pada Selasa (30/10) lalu. “Saya cuma nganterin berkas-berkas aja. Ini berkas tambahan dari kantor, berkas ini izin aja,” katanya. (den/day-mg)

Sumber: